Dari Konglomerat ke Kingmaker: Jejak Oligarki dalam Ekonomi dan Politik Indonesia

Pendahuluan: Dari Orde Lama ke Orde Baru, dan Seterusnya

Oligarki bukanlah konsep baru dalam sejarah Indonesia. Dari masa kolonial hingga reformasi, jejaring konglomerat selalu memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan ekonomi dan politik. Seperti yang dikemukakan oleh C. Wright Mills (1956), elit kekuasaan terdiri dari kelompok yang mengendalikan sumber daya ekonomi, militer, dan politik. Di Indonesia, simbiosis antara negara dan korporasi menciptakan model kapitalisme kroni yang bertahan hingga kini (Winters, 2011).

Kapitalisme Kroni: Jejak Soeharto dan Konglomerasi

Era Orde Baru menjadi titik awal dominasi oligarki ekonomi. Soeharto membangun jejaring bisnis yang erat dengan konglomerat seperti Liem Sioe Liong, Bob Hasan, dan William Soeryadjaya. Dalam analisis Richard Robison (1986), kapitalisme yang berkembang di Indonesia bukanlah kapitalisme pasar bebas, tetapi kapitalisme kroni, di mana akses terhadap modal dan bisnis sangat bergantung pada kedekatan dengan penguasa.

Namun, ketika krisis ekonomi 1997 melanda, struktur ini mulai retak. IMF dan tekanan internasional memaksa Indonesia melakukan reformasi ekonomi, tetapi pada kenyataannya, reformasi ini justru membuka ruang baru bagi oligarki lama untuk beradaptasi dengan model politik baru (Hadiz & Robison, 2004).

Demokrasi Tanpa Demos: Oligarki di Era Reformasi

Reformasi 1998 menjanjikan perubahan, tetapi dalam praktiknya, oligarki semakin mengakar. Winters (2011) menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi substantif, melainkan "demokrasi oligarkis" di mana kekayaan besar tetap menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan politik.

Sebagai contoh, Pilpres 2014 dan 2019 menunjukkan bagaimana taipan dan konglomerat berperan dalam pendanaan kampanye. Penelitian Mietzner (2015) menunjukkan bahwa biaya politik di Indonesia sangat tinggi, memaksa kandidat bergantung pada jaringan kapital besar. Dengan demikian, mereka yang memiliki sumber daya ekonomi lebih dominan dalam mengendalikan kebijakan, termasuk dalam sektor energi, infrastruktur, dan perbankan.

Oligarki dan Kebijakan Publik: Siapa yang Diuntungkan?

Dalam banyak kasus, kebijakan ekonomi di Indonesia lebih menguntungkan elite dibanding masyarakat luas. Subsidi energi, kebijakan impor pangan, hingga pembagian proyek infrastruktur cenderung menguntungkan segelintir kelompok. Winters (2013) menegaskan bahwa oligarki bukan sekadar aktor ekonomi, tetapi juga pengendali kebijakan yang menentukan arah pembangunan nasional.

Misalnya, dalam kebijakan hilirisasi tambang, kelompok bisnis besar yang memiliki koneksi politik mendapatkan akses lebih mudah dibanding usaha kecil. Sementara itu, proyek infrastruktur strategis sering kali didominasi oleh konglomerat yang memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan.

Kesimpulan: Menuju Demokrasi Ekonomi?

Indonesia menghadapi dilema antara mempertahankan demokrasi atau membiarkan oligarki semakin kuat. Menurut Acemoglu dan Robinson (2012), negara yang ingin keluar dari cengkeraman oligarki harus memperkuat institusi demokrasi dan memastikan redistribusi ekonomi yang lebih adil.

Tanpa reformasi struktural yang serius, oligarki akan terus memainkan peran sebagai "kingmaker" dalam ekonomi dan politik Indonesia. Demokrasi yang seharusnya menjadi sarana bagi kesejahteraan rakyat justru berubah menjadi alat bagi segelintir elite untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaannya.

Referensi

• Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Publishing Group.

• Hadiz, V. R., & Robison, R. (2004). Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. Routledge.

• Mietzner, M. (2015). Reinventing Asian Populism: Jokowi’s Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia. Policy Studies.

• Mills, C. W. (1956). The Power Elite. Oxford University Press.

• Robison, R. (1986). Indonesia: The Rise of Capital. Allen & Unwin.

• Winters, J. A. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press.

• Winters, J. A. (2013). Oligarchy and Democracy in Indonesia. Indonesia, 96, 11-33.