EKONOMI ATAU KEPENTINGAN? KETIKA KEBIJAKAN EKONOMI DITULIS PEMODAL

OPINI & ANALISIS

Marxius

3/31/20252 min read

Ekonomi atau Kepentingan? Ketika Kebijakan Ditulis oleh Pemodal

Kebijakan ekonomi yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan rakyat telah dibajak oleh segelintir elite ekonomi yang lebih peduli pada akumulasi kapital dibandingkan keadilan sosial. Inilah wajah kapitalisme kroni—sebuah sistem di mana kebijakan disusun bukan berdasarkan kebutuhan rakyat, melainkan demi memperkaya segelintir orang di puncak piramida ekonomi.

Sejarah: Dari Kapitalisme Klasik ke Kapitalisme Kroni

Sejak Adam Smith (1776) menulis The Wealth of Nations, ekonomi pasar dianggap sebagai mekanisme alami untuk mencapai kesejahteraan. Namun, Marx (1867) dalam Das Kapital justru membongkar ilusi ini, menunjukkan bahwa kapitalisme bukanlah sistem netral, melainkan sarana eksploitasi kelas pekerja oleh borjuasi.

Kapitalisme awalnya berkembang sebagai sistem kompetitif. Namun, abad ke-20 menunjukkan bagaimana kapitalisme bergeser ke bentuk kroni—di mana para pemilik modal tak sekadar bersaing, tetapi bersekongkol dengan negara. Seperti yang diungkap oleh Wright Mills (1956) dalam The Power Elite, pengusaha besar mulai menyusup ke dalam lingkaran kekuasaan dan mengendalikan kebijakan ekonomi.

Lobi, Kapital, dan Regulasi yang Didesain untuk Elite

Kapitalisme modern telah melahirkan fenomena di mana kebijakan ekonomi tidak lagi dikendalikan oleh kepentingan publik, tetapi oleh kelompok oligarki yang memiliki akses eksklusif ke kekuasaan. Stiglitz (2012) dalam The Price of Inequality menyoroti bagaimana lobi korporasi mampu mempengaruhi regulasi agar menguntungkan elite, baik dalam hal perpajakan, deregulasi pasar, maupun proteksi terhadap bisnis mereka sendiri.

Di Indonesia, fenomena ini sangat kentara dalam kebijakan sumber daya alam dan keuangan. Misalnya, studi Winters (2011) dalam Oligarchy menunjukkan bagaimana segelintir taipan mengendalikan kebijakan pertambangan dan perbankan dengan menempatkan kepentingan bisnis mereka di atas kesejahteraan rakyat.

Kebijakan subsidi, misalnya, sering kali diklaim sebagai instrumen kesejahteraan, tetapi pada praktiknya justru lebih banyak menguntungkan elite. Seperti yang ditunjukkan oleh Piketty (2014) dalam Capital in the Twenty-First Century, kebijakan fiskal yang terlihat progresif sering kali memiliki celah hukum yang memungkinkan penghindaran pajak oleh korporasi besar.

Mitos Pasar Bebas dan Realitas Intervensi Pemodal

Para pendukung neoliberalisme sering berargumen bahwa pasar bebas adalah solusi atas segala persoalan ekonomi. Namun, kenyataannya, pasar tidak pernah benar-benar bebas dari intervensi pemodal besar. Friedman (1982) dalam Capitalism and Freedom menyatakan bahwa kebebasan ekonomi akan menghasilkan kemakmuran, tetapi yang terjadi justru sebaliknya: korporasi besar mendikte arah ekonomi dengan menciptakan regulasi yang hanya menguntungkan mereka.

Seperti yang ditunjukkan oleh Chang (2002) dalam Kicking Away the Ladder, negara-negara maju yang hari ini mendorong liberalisasi ekonomi justru menggunakan proteksionisme ketat ketika mereka sedang berkembang. Ironisnya, ketika negara-negara berkembang mencoba melindungi sektor industrinya, mereka justru ditekan oleh kekuatan global yang telah mengendalikan kebijakan ekonomi dunia.

Menggugat Sistem: Rakyat Harus Mengambil Alih Kebijakan Ekonomi

Jika kebijakan ekonomi terus dikendalikan oleh kepentingan pemodal, maka ketimpangan ekonomi akan semakin melebar. Data dari Oxfam (2022) menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di dunia menguasai lebih dari 50% kekayaan global, sementara miliaran manusia hidup dalam ketidakpastian ekonomi.

Solusi? Kebijakan ekonomi harus dikembalikan ke tangan rakyat. Seperti yang diungkapkan oleh Polanyi (1944) dalam The Great Transformation, pasar tidak boleh dibiarkan mengatur dirinya sendiri, melainkan harus tunduk pada regulasi yang melindungi kepentingan sosial. Rakyat harus menuntut transparansi, reformasi pajak progresif, dan penghapusan monopoli ekonomi yang selama ini menjadi alat eksploitasi.

Kapitalisme kroni bukanlah sekadar teori konspirasi, melainkan realitas yang harus digugat. Saatnya rakyat merebut kembali kebijakan ekonomi dari cengkeraman oligarki dan menuntut sistem yang lebih adil dan demokratis!

Referensi