Dinamika Industri Smelter Tembaga dan Tantangan Kebijakan: Studi Kasus Glencore di Australia

Kebijakan industri ekstraktif dan hilirisasi sumber daya mineral menjadi pusat perhatian ekonomi global, terutama ketika perusahaan multinasional seperti Glencore mulai mengalihkan permintaan dukungan ke pemerintah tuan rumah. Glencore, raksasa komoditas Anglo-Swiss, baru-baru ini mengumumkan rencana untuk menutup tambang tembaga Mount Isa dan meninjau kelanjutan operasi smelter tembaga Townsville di Australia. Dalam pernyataannya, perusahaan menyatakan bahwa mereka telah mendekati Pemerintah Queensland dan Pemerintah Federal Australia untuk meminta dukungan kebijakan dan finansial (Reuters, 2025).

Kasus Glencore mencerminkan tantangan global dalam mempertahankan daya saing fasilitas pengolahan mineral di negara-negara maju. Penurunan tajam biaya pengolahan dan pemurnian dalam 25 tahun terakhir menjadi tekanan signifikan terhadap industri smelter di Australia (Strohmayr, 2025). Hal ini terjadi karena negara-negara seperti Tiongkok dan Indonesia memberikan subsidi besar-besaran terhadap industri hilir mineral mereka, menjadikan biaya produksi di negara-negara tersebut jauh lebih kompetitif (World Bank, 2022).

Subsidi Negara terhadap Smelter: Studi Kasus Tiongkok dan Indonesia

Pemerintah Tiongkok secara sistematis memberikan subsidi pada sektor hilirisasi mineral melalui berbagai kebijakan fiskal dan struktural. Menurut laporan dari OECD (2021), dukungan pemerintah Tiongkok terhadap industri metalurgi mencakup subsidi energi, akses kredit berbunga rendah dari bank milik negara, serta insentif pajak bagi perusahaan pengolah dan pemurni mineral. Selain itu, pemerintah daerah di Tiongkok juga seringkali memberikan subsidi langsung tunai dan potongan harga listrik untuk menarik investasi industri smelter (OECD, 2021).

Sementara itu, Indonesia melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mewajibkan perusahaan tambang melakukan hilirisasi di dalam negeri. Untuk mendukung program ini, pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin dan peralatan smelter, tax holiday hingga 20 tahun, serta pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan baku tertentu (BKPM, 2023). Selain itu, perusahaan smelter yang memenuhi syarat juga dapat memperoleh jaminan pasokan energi dari PLN dengan tarif khusus dan prioritas infrastruktur dari pemerintah daerah (ESDM, 2022).

Kondisi ini menempatkan negara-negara seperti Australia dalam posisi kurang menguntungkan secara ekonomi, karena tanpa subsidi serupa, biaya produksi mereka tidak kompetitif di pasar global.

Isu Keamanan Nasional dan Kebijakan Protektif

Glencore bukan satu-satunya perusahaan yang menghadapi tantangan ini. Sebelumnya, Trafigura, sebuah perusahaan dagang asal Swiss, juga melakukan tinjauan strategis terhadap smelter seng Nyrstar di Tasmania. CEO Trafigura, Richard Holtum, bahkan menegaskan bahwa fasilitas pengolahan seperti smelter harus dianggap sebagai bagian dari keamanan nasional, karena ketergantungan Barat pada Tiongkok untuk pasokan mineral kritis bisa menjadi risiko geopolitik jangka panjang (Holtum, 2025; Humphreys, 2019).

Permintaan Glencore terhadap bailout pemerintah menimbulkan pertanyaan mendalam terkait peran negara dalam mempertahankan industri strategis. Dalam kerangka ekonomi politik, hal ini bisa dibaca sebagai contoh dari pendekatan neomerkantilisme, di mana negara perlu campur tangan untuk mempertahankan industri domestik dari tekanan kompetitif global (Chang, 2002). Namun, hal ini juga perlu dikritisi dalam konteks efisiensi fiskal dan keadilan alokasi anggaran, terutama jika subsidi yang diberikan hanya menyelamatkan model bisnis yang tidak adaptif terhadap transformasi industri global.

Implikasi Sosial dan Strategi Transisi

Dampak dari penutupan tambang Mount Isa yang diperkirakan akan memengaruhi sekitar 500 pekerja secara langsung dan lebih dari 1.200 orang secara total juga menyoroti pentingnya pendekatan transisi yang adil (just transition) dalam industri ekstraktif (ILO, 2015). Pemerintah Australia perlu merancang strategi diversifikasi ekonomi lokal dan program pelatihan ulang tenaga kerja agar tidak terjadi stagnasi ekonomi di wilayah-wilayah yang sangat bergantung pada industri pertambangan.

Kesimpulan

Kasus Glencore mencerminkan kompleksitas kebijakan industri mineral di tengah kompetisi global yang kian ketat dan kebangkitan proteksionisme ekonomi. Permintaan bailout dari perusahaan besar seperti Glencore menuntut evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan industri nasional, terutama menyangkut posisi Australia dalam rantai nilai global. Diperlukan pendekatan yang seimbang antara dukungan negara terhadap industri strategis dan tuntutan efisiensi fiskal serta keadilan sosial. Dengan demikian, pemerintah perlu membangun kebijakan industri yang lebih proaktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

• AusIMM. (2021). Sustainable Development in Australia’s Mining Sector. Australasian Institute of Mining and Metallurgy.

• BKPM. (2023). Fasilitas Perpajakan untuk Sektor Hilirisasi Mineral di Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

• Chang, H.-J. (2002). Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective. Anthem Press.

• ESDM. (2022). Kebijakan Energi untuk Mendukung Hilirisasi Mineral. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

• Holtum, R. (2025). Remarks at the Financial Times Global Commodities Summit, March 2025.

• Humphreys, D. (2019). The Remaking of the Mining Industry. Palgrave Macmillan.

• International Labour Organization (ILO). (2015). Guidelines for a Just Transition towards Environmentally Sustainable Economies and Societies for All.

• OECD. (2021). Measuring Distortions in International Markets: The Aluminum Value Chain. Organisation for Economic Co-operation and Development.

• Reuters. (2025). “Glencore Seeks Australian Government Bailout for Copper Assets.” April 4, 2025.

• Strohmayr, S. (2025). Speech to Mount Isa Community, April 2025.

• World Bank. (2022). Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition.