ELITE ASING, INFLASI, DAN UPAH MURAH: MENGAPA RAKYAT SELALU DIRUGIKAN?

Elite Asing, Inflasi, dan Upah Murah: Mengapa Rakyat Selalu Dirugikan?

Pendahuluan

Rakyat bekerja keras setiap hari, namun mengapa kehidupan mereka tetap sulit? Harga-harga terus naik, sementara upah tetap stagnan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari sistem yang sengaja dibuat untuk menguntungkan segelintir elite asing dan merugikan rakyat pekerja. Mereka mengendalikan harga, memonopoli sumber daya, dan mendikte kebijakan ekonomi negara-negara berkembang. Akibatnya, rakyat dipaksa menerima upah murah dan terjebak dalam lingkaran inflasi yang tidak terkendali (Chang, 2002).

Elite Asing dan Inflasi Buatan

Inflasi sering kali dipandang sebagai fenomena ekonomi alami, tetapi benarkah demikian? Faktanya, inflasi sering kali didorong oleh permainan spekulatif elite global yang mengendalikan pasar komoditas dan sektor finansial. Seperti yang dijelaskan oleh Michael Hudson (2015), institusi keuangan besar dan investor global memiliki kendali atas harga bahan pokok melalui pasar saham dan kebijakan moneter internasional. Dengan menciptakan kelangkaan buatan, mereka menaikkan harga barang-barang kebutuhan dasar, membuat rakyat kecil semakin menderita.

Di negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan ekonomi yang disetir oleh lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia sering kali menuntut penghapusan subsidi bagi rakyat, sementara kepentingan investor asing tetap dilindungi (Stiglitz, 2019). Akibatnya, rakyat harus membayar lebih mahal untuk kebutuhan pokok mereka, sementara keuntungan tetap mengalir ke luar negeri.

Upah Murah: Rakyat Diperas Demi Keuntungan Elite

Salah satu cara elite asing memperkaya diri adalah dengan memaksa negara berkembang menerapkan kebijakan upah murah. Mereka berdalih bahwa upah rendah akan menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, kenyataannya, sistem ini hanya menguntungkan korporasi asing yang mendapatkan tenaga kerja murah tanpa harus berinvestasi dalam kesejahteraan pekerja (Rodrik, 2017).

Joseph Stiglitz (2019) dalam People, Power, and Profits menjelaskan bagaimana perusahaan multinasional menekan pemerintah untuk tidak menaikkan upah, dengan ancaman memindahkan investasi mereka ke negara lain. Akibatnya, pekerja dipaksa menerima upah rendah yang bahkan tidak cukup untuk menutupi kenaikan harga barang akibat inflasi. Ini menciptakan ketimpangan ekonomi yang semakin tajam, di mana elite global terus memperkaya diri, sementara rakyat tetap terjebak dalam kemiskinan struktural.

Kebijakan Ekonomi yang Pro-Rakyat: Jalan Menuju Kemandirian

Untuk keluar dari jeratan inflasi dan upah murah yang dikendalikan elite asing, pemerintah harus berani mengambil langkah tegas dalam memperjuangkan kemandirian ekonomi. Pertama, kebijakan proteksionisme yang melindungi industri dalam negeri harus diperkuat, agar rakyat tidak lagi bergantung pada harga yang dikendalikan oleh korporasi asing (Chang, 2002).

Kedua, negara harus mengambil alih kontrol terhadap sumber daya strategis dan menetapkan harga kebutuhan pokok berdasarkan kepentingan nasional, bukan spekulasi pasar global. Seperti yang dijelaskan oleh Dani Rodrik (2017), negara-negara yang berani menerapkan kebijakan ekonomi nasionalis justru lebih stabil dan memiliki daya tahan terhadap krisis ekonomi global.

Ketiga, pemerintah harus menetapkan kebijakan upah layak yang tidak hanya mempertimbangkan daya saing industri, tetapi juga kesejahteraan pekerja. Peningkatan investasi dalam sektor manufaktur dan industri berbasis sumber daya lokal juga harus diperkuat agar rakyat tidak hanya menjadi tenaga kerja murah bagi kepentingan asing, tetapi juga memiliki kesempatan untuk naik kelas ekonomi.

Kesimpulan

Selama elite asing masih mengendalikan kebijakan ekonomi global, rakyat kecil akan terus menjadi korban inflasi buatan dan sistem upah murah. Namun, kita tidak boleh diam. Pemerintah harus mengambil langkah berani untuk membebaskan diri dari cengkeraman ekonomi global yang tidak adil. Proteksi industri dalam negeri, pengendalian harga kebutuhan pokok, dan kebijakan upah layak adalah kunci untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat. Saatnya kita melawan sistem yang menindas dan membangun kedaulatan ekonomi nasional!

Referensi

• Chang, H. J. (2002). Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective. Anthem Press.

• Hudson, M. (2015). Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Bondage Destroy the Global Economy. ISLET-Verlag.

• Rodrik, D. (2017). Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy. Princeton University Press.

• Stiglitz, J. (2019). People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent. W.W. Norton & Company.