INDO-PACIFIC MENYUMBAN 60% PERDAGANGAN GLOBA. INDONESIA JALIN KERJASAMA MILITER DENGAN PERANCIS.

Pendahuluan

Ketegangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik terus meningkat akibat persaingan strategis antara Uni Eropa dan Tiongkok. Dalam konteks ini, Indonesia dan Prancis menegaskan komitmennya untuk memperkuat keamanan maritim dan stabilitas kawasan. Kerja sama ini tidak hanya bersifat strategis dalam aspek keamanan, tetapi juga memiliki implikasi politik domestik di Indonesia. Narasi populisme pro-pemerintah yang menekankan kedaulatan nasional dan sikap skeptis terhadap elite asing menjadi faktor penting dalam memahami bagaimana kerja sama ini dipersepsikan di dalam negeri.

Konstelasi Geopolitik dan Peran Indonesia-Prancis

Prancis, sebagai salah satu kekuatan Eropa yang memiliki kepentingan di Indo-Pasifik, telah mempererat hubungan dengan Indonesia dalam upaya menghadapi tantangan keamanan regional, termasuk ekspansi pengaruh Tiongkok. Kesepakatan kerja sama antara kedua negara mencakup peningkatan keamanan maritim, latihan bersama, serta perlindungan jalur perdagangan strategis (AP News, 2024). Meskipun kerja sama ini memperkuat posisi Indonesia di kawasan, sentimen populis dalam negeri sering kali menyoroti potensi dominasi kekuatan asing dalam kebijakan nasional.

Populisme Pro-Pemerintah dan Anti-Elite Asing

Dalam politik Indonesia, populisme pro-pemerintah digunakan sebagai alat untuk memperkuat legitimasi kebijakan yang mengutamakan kepentingan nasional. Pemerintah menampilkan kerja sama dengan Prancis sebagai bentuk peningkatan kapabilitas pertahanan tanpa mengorbankan kedaulatan. Narasi ini sejalan dengan kecenderungan populisme di berbagai negara berkembang, di mana pemerintah berusaha menunjukkan bahwa mereka tetap memegang kendali atas kebijakan strategis (Mudde & Rovira Kaltwasser, 2017).

Di sisi lain, kerja sama ini juga memicu skeptisisme dari kelompok-kelompok yang mengusung narasi anti-elite asing. Mereka menganggap bahwa keterlibatan negara-negara Barat dalam isu-isu keamanan regional dapat berujung pada ketergantungan strategis dan membatasi kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif (Hadiz, 2016). Perspektif ini mencerminkan ketidakpercayaan terhadap keterlibatan kekuatan besar dalam politik domestik dan regional.

Dinamika Politik Domestik dan Keamanan Nasional

Retorika populisme pro-pemerintah memungkinkan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan dukungan publik terhadap kebijakan luar negeri yang melibatkan kerja sama dengan negara-negara besar seperti Prancis. Namun, untuk menghindari resistensi dari kelompok nasionalis dan skeptis terhadap elite asing, pemerintah harus secara cermat mengelola komunikasi politiknya. Strategi ini diperlukan agar kerja sama internasional dapat diterima sebagai bagian dari penguatan kapabilitas nasional, bukan sebagai bentuk intervensi asing.

Kesimpulan

Kerja sama keamanan antara Indonesia dan Prancis di Indo-Pasifik mencerminkan dinamika geopolitik yang kompleks. Dalam konteks politik domestik, kerja sama ini dipengaruhi oleh narasi populisme pro-pemerintah yang menegaskan kedaulatan nasional sekaligus menghadapi kritik dari kelompok anti-elite asing. Dengan mengelola narasi populisme secara bijak, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan keamanan tetap diterima oleh masyarakat luas tanpa menimbulkan ketegangan internal yang berlebihan.

Daftar Pustaka

• AP News. (2024). France and Indonesia vow to boost safety in Indo-Pacific as tensions between EU and Beijing persist. Retrieved from https://apnews.com/article/656c8286915b90e61d2640e39a2e5786

• Mudde, C., & Rovira Kaltwasser, C. (2017). Populism: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

• Hadiz, V. R. (2016). Islamic Populism in Indonesia and the Middle East. Cambridge University Press.